Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul  dan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM  melakukan penandatanganan MoU)dalam rangka penelitian, kajian, dan kegiatan akademik lainnya secara virtual. Foto: Anne/jk

Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul dan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Didi Achjari melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka penelitian, kajian, dan kegiatan akademik lainnya. Adanya kerja sama ini diharapkan memperkuat pelaksanaan dukungan keahlian kepada Anggota Dewan yang meliputi fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

“Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) ini merupakan salah satu bentuk Kerjasama dalam meningkatkan kinerja Badan Keahlian DPR RI. Diharapkan dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) ini Badan Keahlian DPR RI bersama dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dapat meningkatkan kerja sama dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Sensi, sapaan akrab Inosentius Samsul, saat penandatangan MoU secara virtual, Jumat (20/2/2022).

Adapun bahwa ruang lingkup dari Nota Kesepahaman yang dilakukan antara Badan Keahlian DPR dengan UMM mencakup beberapa hal, di antaranya yakni mengenai pelaksanaan penelitian bersama dalam ranah kegiatan akademik, berkenaan dengan pelaksanaan dukungan terhadap fungsi legislasi, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pengawasan DPR RI. Sensi menuturkan, kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi merupakan suatu kebutuhan dalam rangka memperkuat dukungan teknis keahlian DPR RI.

Menurutnya, DPR RI harus menjadi lembaga yang kuat guna menjamin kebijakan publik yang diambil sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. "Kami memandang bahwa perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam rangka optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dukungan terhadap fungsi legislasi, penetapan APBN, dan pengawasan DPR RI," ucap Sensi.

Di sisi lain, penandatanganan MoU ini akan membuka ruang kepada akademisi di lingkungan UGM dalam penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang sebagai bagian dari partisipasi publik. Hal Ini juga sejalan dengan apa yang motto Badan Keahlian Dewan yaitu Evidence-based on Legislative Policy Making.

Sensi berharap, ke depan, dengan adanya kerja sama ini akan semakin intensif, produktif, transparan, dan akuntabel dengan adanya upaya membangun sistem pengelolaan masukan masyarakat secara online. "Mudah-mudahan kerja sama ini ke depan bisa lebih intensif baik dalam riset dan diskusi karena banyak sekali yang harus kita pikirkan untuk negeri ini melalui DPR. UGM juga merupakan kampus yang berpengalaman di Indonesia dan saya harap penetrasi dan hubungan ke depan bisa lebih baik sehingga dapat memberikan kontribusi positif untuk pembangunan bangsa dan negara kita," tutupnya. (ann/sf)